Ekskaso Media — Dalam dunia hukum, aturan yang berlaku dapat berubah sebagian dengan aturan baru dengan mekanisme berupa derogasi hukum, apa itu?
Derogasi adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks hukum untuk menjelaskan pengurangan atau pembatalan suatu ketentuan hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "mengurangi" atau "membatalkan".
Dalam praktiknya, derogasi memainkan peran penting dalam alur hukum, terutama ketika undang-undang baru bertentangan dengan yang lama. Memahami makna derogasi sangat penting, baik bagi para praktisi hukum, maupun masyarakat.
Dengan adanya pemahaman mengenai derogasi, praktisi hukum dan masyarakat menjadi lebih dapat memahami bahwa peraturan dapat berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya derogasi dalam dunia hukum.
Perbedaan Derogasi dan Abrogasi
Sekilas, dua istilah itu terdengar mirip. Namun, derogasi dan abrogasi memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Derogasi merujuk pada pengurangan atau pembatalan sebagian dari suatu peraturan, sedangkan abrogasi merujuk pada pembatalan seluruh peraturan.
Intinya, dalam derogasi, meskipun beberapa aturan dilakukan pembatalan, namun sebagian ketentuan yang lain masih berlaku secara sah. Berbeda dengan abrogasi, di mana pada abrogasi tidak ada lagi ketentuan lama yang masih berlaku setelah dilakukannya pembatalan.
Memahami perbedaan ini sangat penting, terutama dalam konteks hukum yang berkembang. Perbedaan ini memberi pilihan kepada pelaku hukum dalam menentukan interaksi antara ketentuan baru dengan yang lama. Baik dengan cara membatalkan sebagian aturan lama saja, atau secara keseluruhan.
Jenis-jenis Derogasi dalam Peraturan Perundang-Undangan
Dalam penerapannya, derogasi dalam hukum terbagi menjadi beberapa macam. Jenis-jenis derogasi dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
1. Derogasi tegas
Derogasi dengan jenis ini mudah untuk dilihat. Sebab, derogasi tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang baru yang membatalkan ketentuan lama.
2. Derogasi tersirat
Pada jenis derogasi satu ini, ketentuan baru bertentangan dengan ketentuan lama tanpa adanya pernyataan secara eksplisit atau tidak tertulis. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman hukum lebih lanjut untuk mengetahuinya.
3. Derogasi umum
Derogasi dengan jenis ini mencakup semua aturan yang berlaku di suatu bidang hukum tertentu.
4. Derogasi khusus
Jenis derogasi yang hanya diberlakukan untuk aturan-aturan atau subjek tertentu.
Proses dan Mekanisme Derogasi
Proses derogasi dimulai dengan pengesahan peraturan baru yang dinyatakan akan mengubah atau membatalkan ketentuan yang sudah ada. Mekanisme ini harus jelas dan transparan untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memahami perubahan yang terjadi.
Dalam hal ini, diperlukan dokumentasi dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kebingungan, baik di kalangan masyarakat, maupun pihak berwenang. Proses ini sering melibatkan debat publik dan konsultasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Dampak Hukum dari Derogasi
Dampak hukum dari derogasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan jenis perubahan yang dilakukan. Derogasi bisa mengarah pada ketidakpastian hukum jika tidak dikelola dengan baik, sehingga penting untuk memperhatikan bagaimana fungsi dari sebagian aturan yang tidak diubah.
Di sisi lain, derogasi yang tepat dapat mengarah pada pembaharuan hukum yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam hukum harus dipertimbangkan secara saksama untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tersebut membawa manfaat bagi khalayak luas.
Contoh Kasus Derogasi di Berbagai Negara
Setiap negara memiliki pendekatan berbeda terhadap derogasi, dan ada banyak contoh penerapan mekanisme hukum ini di seluruh dunia. Misalnya, di Amerika Serikat, ketika undang-undang daerah baru diadopsi yang bertentangan dengan hukum federal, sering kali akan terjadi derogasi.
Di Indonesia, perubahan dalam undang-undang perpajakan bisa menjadi contoh nyata di mana ketentuan terdahulu diubah untuk mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi.
0 Komentar